PENANGANAN ISU TERORISME DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA PADA TAHUN 2002—2015

Authors

  • Erlinda Matondang Universitas Pertahanan, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.296

Abstract

Terorisme merupakan isu keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun, Indonesia baru menyadari ancaman terorisme terhadap keamanan setelah peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme, kerja sama yang dibangun lebih difokuskan pada kepolisian dan intelijen. Hal ini seolah menguak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan isu terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuritisasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelijen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan nirmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pemberantasan terorisme. Hal ini disebabkan oleh permasalahan utama dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik perhatian generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris.

 

Kata Kunci: kebijakan, pertahanan, sekuritisasi, terorisme

References

Buku

Chaliand, G. dan A. Blind. 2007. History of Terrorism: From Antiquity to al-Qaeda. California: University of California Press.

Fabozzi, Frank J. dan Vinod Kothari.2008. Introduction to Securitization. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Hikam, A.S. 2014. Menyongsong 2014—2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah. Jakarta: Rumah Buku.

Institute for Economics and Peace. 2014. Global Terrorism Index 2014. Insitute for Economics and Peace.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum. 2014. Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2014. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015: Buku II Prioritas Pembangunan Bidang. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2008. Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism. Geneva: United Nations.

Williams, P.D. (Ed.). 2008. Security Studies: An Introduction. Oxon: Routledge.

Jurnal

Cordesman, A.H. 2002. “The Role of the United Nations in Fighting Terrorismâ€. Center for Strategic and International Studies. 18 Juni.

Haryono, Endi. 2010. “Kebijakan Anti-Terorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represiâ€. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 14. No. 2. November.

Vaughn, et al. 2009. “Terrorism in the Southeast Asiaâ€. Congressional Report for Congress. 16 Oktober.

Perpu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Paparan

Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-58 Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, 23 September 2003.

Wuryandari, G. 2015. “Security, Securitization and Level of Analysisâ€, dipaparkan di Universitas Pertahanan Indonesia.

Downloads

Published

2016-04-07

How to Cite

Matondang, E. (2016). PENANGANAN ISU TERORISME DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA PADA TAHUN 2002—2015. Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, 6(1), 99–118. https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.296

Issue

Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara

Section

Articles

Citation Check

License

Proposed Policy for Journals That Offer Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Proposed Policy for Journals That Offer Delayed Open Access. Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication, with the work [SPECIFY PERIOD OF TIME] after publication simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Most read articles by the same author(s)